GERAKAN MEMBELA KEDAULATAN RAKYAT

GERAKAN MEMBEDAH POLITICAL GRID-LOCK

Berpijak dari satu pertanyaan dibawah ini:

1). Anggota DPR itu Wakil Rakyat atau Wakil Partai Politik?

Kalau angota DPR itu Wakil Rakyat, maka harus ada Undang-Undang baru yang bisa membatasi, mengikat dan mengarahkan serta menyediaklan sarana, proses dan mekanisme agar anggota DPR itu bisa melayani dan mewakili kepentingan rakyat dengan baik, tanpa harus mendapat tekanan dari Partai Politik.

b). Bila Pemerintah dan DPR sudah tidak perduli lagi denagn nasib rakyat, bila Pemrintah dan DPR sudah tidak mampu lagi membuat perubahan, maka perubahan itu harus dituntut dan dipaksakan.

c). Bila ketidakadilan sudah menajdi kebiasaan HUKUM pemerintah, maka PROTES menjadi kewajiban dan tanggung-jawab semua warga negara Indonesia.

 
Berpijak dari fakta politik diatas, kami generasi muda penerus bangsa dan pembela kedaulatan rakyat, tidak punya pilihan kecuali menyiapkan Gerakan 5 Juni, 2012 untuk meneggakkan dan merebut kembali, Kedaulatan Rakyat dari tangan pengibul-pengibul rakyat dan sekaligus memecahkan kemacetan politik (political gridlock) yang selama ini telah mencekik leher kehidupan bangsa Indonesia puluhan tahun. Karena jalan lain sudah tipis dan tertutup!

 
Semua masalah-masalah yang muncul dalam satu negara, termasuk di Indonesia tentu ada asal usulnya, ada awalnya dan ada ujung pangkalnya.

Yang lebih rumyan lagi adalah, masalah yang ada di Indonesia sudah menjadi KARATAN puluhan tahun (35 tahun sampai 66 tahun), hingga kadang-kadang kebobrokan dan kebathilan itu sudah menjadi hal yang biasa, lumrah dan bisa diterima.

Bahkan tidak sedikit RAKYAT INDONESIA yang setiap tahun, setiap periode, setiap masa dibohongi, dikibulin dan di pecundangi oleh partai politik, oleh golongan elites dan golongan tertentu, bukanya protes - malah membelain mereka yang ngibulin.

Kondisi ekonomi, sosial dan kesemwrawutan politik yang ada saat ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah, karena ketidakmampuan dan ketidakperdulian dari generasi tua Indonesia untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara, diatas kepentingan diri sendiri dan partai politik.

Bahkan generasi tua Indonesia itu meski tidak semuanya, tapi dalam jumlah yang cukup banyak khususnya dalam periode ORDE-BARU dan REFORMASI ini yang terbukti begitu RAKUS, KORUP, MANIPULATIVE dan banyak bermental BEJAT dalam menangani sumber alam Indonesia dan keuangan negara.

Hanya karena aji-aji MUMPUNG menjadi pejabat, sumber alam Indoensia itu di OBRAL dan dibiarkan di RAMPOK oleh perusahaan-perusahaan asing, dengan kontrak-kontrak kerja yang merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan segelintir pemimpim korup yang mendapatkan percentasi atau kick-back dari corrupt contracts itu.

Ketidakmampuan dan keserakahan generasi tua inilah, awal penyebab dari parahnya keadaan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia, hingga Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan sumber alam, tetapi sekarang punya UTANG dalam dan luar negeri yang besarnya setinggi gunung Hilmalaya dan seluas Lautan Pacific and Atalntic combined.

Who is to blame? Siapa lagi kalau bukan sebagain besar GENERASI TUA yang KORUP bin RAKUS itu!!!

Kebobrokan dalam segi POLITIK, banyak terjadi karena KEDAULATAN RAKYAT Indonesia dirampok secara sistematis, baik itu melalui Konstitusi UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah ataupun melalui process PEMILU.

Karena semua itu dilakukan secara sistematis, rakyat biasa TIDAK bisa melakukan perlawanan, dan kadang-kadang rakyat tidak tahu dan tidak merasa kalau mereka sedang di TIPU. Itulah BRAIN-WASHED kelas tinggi dan akal bulus dari partai politik dan golongan elites yang ingin selalu BERKUASA dipemerintahan.

Hal ini akan lebih jelas lagi kalau dilihat dari produk-produk UU yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, yang isinya mayoritas selalu muncul guna melindungi kepentingan partai politik besar yang sudah mapan, golongan elites yang punya duit dan Jendral-Jendral yang punya pangkat dan pengaruh!

KEBOBROKAN ini sudah berjalan begitu lama dari zaman era ORDE-LAMA, ORDE-BARU dan era REFORMASI, hingga kebobrokan itu begitu KARATAN, begitu mengakar dan mendarah daging dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertahun-tahun, hingga menjadi kemacetan politik (POLTICAL GRIDLOCK) yang begitu sulit dipecahkan, karena kebobrokan itu mengendap terlalu lama dalam kehidupan sosial dan politik rakyat Indonesia dan lama-lama menjadi hal yang biasa, dan kebathilanpun kadang-kadang menjadi hal yang bisa diterima.

Hanya mereka yang punya pikiran jernih dan tajam serta memiliki wawasan luas jauh kedepan “above the horrison” yang akan mampu mengantisipasi akal bulus dan kelicikan golongan elites ini, dalam upaya meraka yang selalu ingin menduduki KEKUASAAN di pemerintahan.

Dengan jalan mengeluarkan UU, Perarutan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah yang isinya di manipulasi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi kepentingan diri sendiri dengan mengkerdilakan, mengurangi dan akhirnya MENGHILANKAN HAK dan KEDAULATAN rakyat Indonesia biasa, wong cilik, wong lemah dan wong tani, maka melalui dirty trick itulah, mereka terus ingin menguasai jalur menuju PUCUK PIMPINAN.

Kurang ajar, bukan! Tapi merasa nggak kalian di kibulin?

Lihat saja itu UU nomer # 42 tahun 2008, tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Mana bisa orang biasa, wong cilik dan wong tani akan bisa mencalonkan diri menjadi CAPRES?

Apa memang menjadi CAPRES itu hanya HAK-nya golongan elites, khususnya, ketua partai politik dan kader-kadernya saja?

Ini namanya, sama saja dengan MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT secara sistematis dengan UU! Mengerti sekarang?

Setiap pergerakan selalu memiliki tujuan, target, visi, misi dan “the end game” yang diharapkan. Disamping juga bagaimana pengimplementassianya dari cita-cita itu atau tujuan yang diharapkan dari hasil pergerakan ini.

Dalam GERAKAN 5 JUNI 2012, ada satu tujuan dan satu cita-cita murni yang ingin dicapai, yakni MEMISAHAKAN semua anggota DPR dari IKATAN partai politik melalui UU baru, agar anggota DPR itu TIDAK lagi di kontrol, di IKAT dan ditekan oleh BOSS-BOSS di Partai Politik untuk memburu RENTE dan jabatan di MENTERI KABINET.

Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, dan sudah sepantasnya mereka harus di ikat, dipaksa dan diarahkan untuk membela Kepentingan rakyat dengan Undang-Undang.

Inilah TUJUAN dan MISI dari gerakan 5 Juni, 2012 yang juga terkenal dengan sebutan: “GERAKAN MEMBELA KEDAULATAN RAKYAT”.

Kami menuntut agar Presiden dan DPR segera membuat draft RUU baru, untuk memenuhi tuntutan kami di atas!

Kebobrokan aparat negara dan sistem pemerintahan di Indonesia, semakin hari semakin menjadi-jadi. Kemacetan politik ini perlu segera di jawab dan dipecahkan.

Dibawah ini adalah satu pendekatan dan satu solusi POLITIK yang bisa segera diambil untuk memecahkan political gridlock yang selama ini teah melilit leher sosial dan politik bangsa Indonesia.

*

1). Presiden dan DPR, perlu segara membuat RUU baru yang isinya adalah memerintahkan dan mengikat semua semua anggota DPR harus di lepas dari IKATAN Partai Politik.

Karena, secara hukum Constitutional:

*Anggota DPR adalah wakil rakyat dan bukanya wakil partai politik, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu mereka harus dipaksa dan dirahkan untuk bisa bekerja membela kepentingan rakyat, dan bukanya membela kepentingan partai politik.

Caleg terpilih harus bisa dan harus mampu bekerja secara INDEPENDENT diluar kontrol, ikatan dan pengaruh dari partai politik. Afilisasi seorang CALEG dengan partai politik adalah sebatas REGISTRY dan untuk mendapat dukungan suara atau logistik dari partai politik selama PEMILU. Setelah menang PEMILU, IKATAN dengan PARTAI POLITIK harus dilepas, dan hal itu harus atur dengan UU baru!

Setelah di pilih menjadi anggota DPR, kalau si caleg terpilih ini masih ingin tetap memperjuangkan misi dan visi partai, adalah hal yang wajar saja, selama hal itu at will (atas kehendak) dari si caleg dan bukan PAKSAAN atau tekanan dari Partai Politik.

Karena itu semua anggota DPR harus punya kantor sendiri-sendiri di masing-masing DAPIL lengkap dengan staff dan ahlinya, untuk melayani kepentingan dan keluhan rakyat di daerah.

Biaya kantor operasi kantor perwakilan anggota DPR di masing-masing DAPIL, bisa dibayar atau di subsidi atau di budgetkan dari APBN, antara Rp. 7.000.000,- per bulan dan tidak boleh lebih dari Rp. 10.000.000,- per bulan per kantor. Gaji anggota DPR RI sudah besar, dan subsidi pemerintah untuk biaya operasi kantor ini harus minim dan ditentukan.

Juga secara specific harus di spelled-out, bahwa RUU baru ini harus juga mengikat dan melarang Partai Politik untuk ikut campur dalam urusan di PARLIAMEN; baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi tugas ketua partai dan kader-kader partai poltik adalah untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawab INTERNAL dari partai politik itu sendiri, khususnya dalam menyiapkan dan menyongong PEMILU.

Setelah PEMILU selesai, activities ceased (activitas berhenti); aktivitas partai politik selesai dan urusan selanjutnya hanya bisa dilakukan hanya untuk urusan internal partai.

Hal ini sekaligus akan MEMOTONG dan MEMASUNG kekuasaan sang PENGUSAHA ELITES, Millionaires dan Billionaires serta serta mantan JENDRAL-JENDRAL yang mengepu-ngepu ingin menjadi Ketua Partai politik baik itu dengan cara mendirikan partai sendiri, ataupun bertarung dikancah politik dengan menduduki jabatan Ketua Partai Politik.

Phenomena ini ada karena didasarkan pada satu kenyataan bahwa sampai detik ini, menjadi KETUA PARTAI POLITIK memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar, yang kadang-kadang kekuasaannya dan pengaruhnya lebih besar dari seorang anggota DPR yang dipilih lagsung oleh rakyat.

Bahkan sang KETUA Partai Politik ini memiliki kekuasaan untuk ME-RECALL, MEMECAT dan MENGGANTI anggota DPR yang tidak disenangi, meski mereka telah dipilih langsung oleh rakyat.

MASAK ada orang yang tidak dipilih rakyat; tidak punya MANDAT dari rakyat, cuma jadi Ketua Partai Politik, tetapi memiliki kekuasaan untuk ME-RECALL, MEMECAT dan MENGGANTI anggota DPR yang dipilih rakyat? Ini khan namanya Demokrasi SEMAR MENDHEM dan PETRUK MABUK!

Bukan hanya itu saja, bahkan KETUA PARTAI POLITIK ini punya pengaruh di PEMERINTAHAN dan di LEGISLATIVE jauh lebih besar dari mereka yang dipilih langsung oleh rakyat lewat PEMILU? Ini bener-bener demokrasi MABUK!

Kami percaya setinggi-tingginya, bahwa bila saran dan solusi ini diterapakan di Indonesia, maka political gridlock di Indonesia akan bisa dipecahkan dan KEDAULATAN RAKYAT bisa dikembalikan kepangkuan rakyat.

Lebih dari itu, fungsi dan role rakyat dalam Demokrasi di Indonesia akan dimulai dari PEMILU dan bukan di akhiri setelah PEMILU selesai. Karena setelah PEMILU selesai, rakyat akan punya EKSES untuk kapan saja bisa datang ke kantor perwakilan dari masing-masing anggota DPR RI di masing-masing DAPIL dan rakyat bisa mengadu, mengeluh, memprotes dan memberi saran serta masukan kepada wakil rakyatnya di Parliamen, melalui kantor perwakilan.

Inilah wajah DEMOKRASI yang sebenarnya, sebagai refleksi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat!

Untuk menuju dan mencapai cita-cita ini, maka GERAKAN 5 JUNI 2012; GERAKAN MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT, harus berhasil, harus di dukung dan tuntutan yang ada bagi pemerintah dan DPR untuk segera membuat RUU baru yang memisakan anggota DPR dari IKATAN Parati Politik, harus dipenuhi.

This is a non-bargainable!!!

Inilah satu cita-cita, satu tuntutan dan satu tujuan dari gerakan 5 Juni, 2012 yang jelas dan nyata.

Maka kami mengajak semua warga Negara Indonesia untuk bersiap diri menuntut perubahan itu secara paksa dan damai dengan bergabung dalam gerakan ini, demi perbaikan nasib rakyat, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Selamat berjuang kawan!!!

*

http://parmadim.com/2012/01/19/perbedaan-antara-gerakan-5-juni-2012-gerakan-reformasi-1998/

*

Vs.

GERAKAN 5 JUNI, 2012

Berkiblat dari pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:

Apakah dengan pendudukan senayan dan Istana negara, akan menyelesaikan persoalan, bukankah tindakan ini mengakhiri Indonesia sebagai negara kesatuan ?

Reformasi 1998, pengamat luar negeri memperkirakan NKRI akan bubar. Apakah kali ini akan bernasip baik, rezim turun dan NKRI tetap utuh?

 
Potensi mengkail di air keruh sepertinya lebih banyak daripada paska 1998.

**************

Ada perbedaan yang fundamental dan significant antara Gerakan Reformasi, 1998 dengan Gerakan 5 Juni, 2012, antara lain adalah sbb:

1). Gerakan 1998 adalah gerakan untuk MEN-TOPPLE- (mengulingkan) regime dictator bin korup Soeharto yang sudah memerintah Indonesia selama 35 tahun.

2). Setelah itu, pergeseran pemerintahan dan politik di Indonesia terjadi secara spontan dan semrawut, tanpa arah, tanpa process yang nyata dengan konsep ayng disiapkan. Sebagi akibat, munculnya begitu banyak political opportunists dan hal itu masih bisa dilihat sampi detik ini.

Bahkan Dr. Amien Rais dan President Wahid (Gus Dud) sendiri mengatakan bahwa, yang menjadi prioritas mereka waktu itu adalah, MEMECAH dan MEMBELAH tulang-punggung regime SOEHARTO, Militer dan GOLKAR.

Tidak ada konsep tersendiri yang disediakan dari awal untuk membuat perubahan politik yang matang, terarah dan terpikirkan. All what they (reformers) wanted was to BREAK the back bone of the OLD REGIME (regime ORDE-BARU). They did it!

Sekarang, apa bedanya dengan Gerakan 5 Juni, 2012.

1). Target dan tujuan utama dari gerakan 5 Juni 2012, BUKANLAH untuk men-topple atau mengulingkan regime SBY-Boediono.

Tapi kalau, akhirnya Presiden SBY-Boediono harus lengser sebagai akibat dari gerakan ini, ya SO BE IT, sebagai resiko tidak mau mendengar dan tidak mau memenuhi tuntutan rakyat.

2). Tujuan kami adalah untuk memecahkan POLITICAL GRID-LOCK (kemacetan politic) yang selama ini ada di Indonesia dengan menuntut perubahan secara PAKSA kepada pemerintah dan DPR.

POLITICAL GRID-LOCK itu antara lain adalah sbb:

A). Sudah jelas bahwa selama ini, anggota DPR tidak akan pernah bekerja membela KEPENTINGAN rakyat diatas kepentingan partai politik. Ini fakta yang undebatable!

B). Hal ini terjadi karena, semua anggota DPR dikontrol, ditekan dan diikat oleh kepentingan PARTAI POLITIK, dari memburu rente dari public maupun dana APBN sampai memburu kursi MENTERI di KABINET.

C). Karena itu, tuntutan awal dan tuntutan pertama kami adalah memaksa dan menuntut PEMERINTAH (Presiden SBY) dan DPR, agar segera menbuat RUU yang isinya “MELEPAS” semua anggota DPR dari IKATAN partai politik dan sekaligus “MELARANG, MENGONTROL, MENGARAHKAN dan MENGIKAT ruang gerak partai politik, untuk tidak ikut campur dalam urusan di PARLIAMENT.

D). Semua anggota DPR harus bisa bekerja secara INDEPENDENT dengan memiliki kantor perwakilan sendiri-sendiri dimasing-masing DAERAH PILIHAN atau DAPIL, lengkap dengan staff-straffnya untuk melayani RAKYAT atau KONSTITUENT.

*Tugas dan tanggung-jawab ketua partai dan pengurus-pengurus partai adalah terbatas mengurusi URUSAN internal partai politik.

*Afiliasi CALEG dengan partai politik adalah sebatas REGISTRY dan untuk mendapatkan dukungan logistik dari partai politik.

Kalau setelah dipilih, dan caleg terpilih itu masih terus ingin memperjuangkan misi dan visa partai politik, hal itu boleh dan wajar-wajar saja, selama itu adalah KEHENDAK caleg terpilih dan bukanya karena TEKANAN dan PAKSAAN dari partai politik.

Inilah gebrakan PERTAMA, satu perubahan politik yang FUNDAMENTAL, karena:

A1). Dengan menempatkan anggota DPR sebagai wakil rakyat secara INDEPENDENT, mau tidak mau mereka akan memperhatikan keluhan rakyat atau konstituent lokal.

B2). Dengan memiliki kantor perwakilan di DAERAH masing-masing, mau tidak mau mereka (anggota DPR), harus menyediakan waktu untuk bisa berinteraksi dan bertemu dengan rakyat lokal, and thus, akan mengetaui keluhan dan nasib orang-orang lokal. Kalau meerka (anggota DPR), tidak perduli, kami YAKIN, mereka tidak akan terpilih kembali.

C3). MEKANISME ini akan menempatkan posisi anggota DPR bisa benar-benar mewakili kepentingan RAKYAT dan sekaligus MEMASUNG dan MENGAMBIL alih KEKUSAAN KETUA PARTAI politik ke tangan rakyat, karena hanya RAKYAT dan DPR-lah yang punya HAK me-recall dan memecat anggota DPR. Bukan ketua partai atau partai politik.

Hanya dengan satu perubahan ini saja, kami yakin akan ada perubahan yang fundamental dan significant di Indonesia.

Setelah itu, baru kita bisa melangkah untuk melakukan GEBRAKAN-GEBRAKAN politics lain.  Hal itu akan lebih mudah di laksanakan karena anggota DPR sudah tidak lagi terikat dan diikat oleh partai politik.

 
Gebrakan-gebrakan lain yang bisa dilakukan adalah:

1). Membela dan menempatkan kembali KEDAULATAN TERTINGGI di ke tangan RAKYAT dengan me-reevaluasi sekian ratus dan ribu isi UUD 1945 (pre and post amandement), UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan MENTERI, dan PERDA yang isinya mengkerdilakan, memasungn dan menghilangkan HAK, wewenang dan kedaulatan rakyat secara sistematis.

2). Merubah UU #42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil President, hingga menjadi CAPRES bukan lagi hak, wewenang dan previlllege KETUA PARTAI POLITIK, tretapi terbuka bagi SEMUA WARGA NEGARA INDONESIA.

3). Me-reevaluasi isi KONSTITUSI UUD 1945 dan melakukan PERDEBATAN TERBUKA, melakukan perubahan, revisi, perbaikan atau penyempurnaan seperlunya untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih DEMOKRATIS, demi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara itu sendiri.

4). Point #3 diatas, kita (dan anggota DPR yang sudah independent) akan bisa memperdebatkan bagaimana menciptakan sistem ketatanegraan dan sistem pmerintahan yang lebih demokratis dan mendepatkan kepentingan dan kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama. This will take tremendous amount of time but NECESSARY.

5). Kami yakin, bila semua phenemona baru ini bisa kita ciptakan, INDONESIA akan bisa berkembang PESAT , karena healthy dan fair competition akan tercipta, dimana setiap warga negara Indonesia memilki kesempatan yang sama untuk bersaing meraih prestasi dan kebahagian hidup.

Dengan pemerintah menjamin EQUALITY dalam berprestasi dan membuaka USAHA, dan menyediakan dan menjamin EQUAL OPPORTUNITY dengan UU bagi setiap warga negara untuk bisa BERPRETASI dan MENJADI PEMIMPIM BANGSA, maka kami yakin, Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik, lebih menyenangkan dan lebih mengairahkan untuk HIDUP bagi semua warga negara Indonesia, tanpa pandang bulu, dan bukanya karena harus NYOGOK, NYUAP sana-sini dan bayar KONEKSI untuk SEKEDAR BISA MASUK PERGURUAN TINGGI, CARI KERJA ATAU NAIK PANGKAT DAN bisa berprestasi.

Kami yakin, semua itu MUNGKIN dan BISA dilakukan. Yang diperlukan adalah wawasan dan kejelian untuk bisa melihat semua masalah itu dan kemudian mencari jalan untuk memperbaikinya.  

Tapi step awalnya adalah memecahkan POLITICAL GRIDLOCK yang selama ini telah MENCEKIK leher perpolitikan bangsa Indoneaia dan kita harus BISA MEMERANGI akal bulus politisi licik, korup bin busuk, yang selama ini sukanya cuma minterin dan ngibulin RAKYAT.

Karena itu, join us dan bergabunglah dalam gerakan protes damai dan terbuka mulai tanggal 5 Juni, 2012.

When “INJUSTICES” become the rule of law of the land, PROTEST becomes a duty for all Indonesian citizens. (Bila KETIDAKADILAN menjadi kebiasaan hukum pemerintah, maka PROTES menjadi KEWAJIBAN dan tanggung-jawab semua warga negara Indonesia).

KETIDAKADILAN di Indonesia, sudah membabi buta. Karena itu, bergabunlah bersama kami dalam GERAKAN 5 JUNI 2012 ini, untuk menuntut perubahan secara PAKSA kepada pemerintah dan DPR.

Kalau pemerintah dan wakil rakyat sudah tidak mampu dan tidak perduli membuat perubahan, maka rakyatlah yang harus TURUN KE JALAN, menuntut perubahan itu secara PAKSA. Jalan lain sudah tertutup!

Catat tanggalnya, mulai 5 Juni 2012! Bersiap-siaplah!!!

Chris Komari

Chairman/PARMADIM
*

Jangan begitu NAIVE memberi SCOPE kedaulatan rakyat hanya sebatas memilih pemimpim bangsa atau wakil rakyat dalam PEMILU.

Mengunakan HAK SUARA dalam pemilihan umum atau PILPRES hanyalah salah satu process sebagai refleksi kedaulatan rakyat yang dituangkan dalam sistem pemilihan umum untuk memilih pimpinan dan wakil rakyat.

Dengan harapan, melalui process dan sistem yang ada, para wakil rakyat dan Presiden baru terpilih akan mampu membuat perubahan dan memenuhi harapan rakyat.

Tapi kalau SISTEM yang ada sudah begitu corrupt dan termanipulasi bahkan UU yang ada juga sudah dibikin semedikian rupa untuk melindungi kepentingan gologan tertentu; golongan elites dan petinggi-petinggi di partai politik, maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh, untuk menuntut dan memaksa terjadinya satu PERUBAHAN besar yang didambakan rakyat adalah dengan mengunakan CARA DI LUAR SISTEM yang ada.

Salah satu contohnya adalah seperti yang akan kami gelar mulai tanggal 5 Juni, 2012 dengan melakukan PROTES DAMAI secara MASAL dan TERBUKA dengan menduduki gedung halaman DPR dan Kantor Kepresidenan, untuk menuntut perubahan secara PAKSA kepada Presiden dan DPR. Ini juga satu REFLEKSI dari KEDAULATAN RAKYAT!

Dalam sistem Demokrasi, kalau rakyat memilih anggota DPR yang akan juga mengisi dan menjadi anggota MPR (tempo dulu), dan kemudian MPR atau DPR membuat UU baru, apakah hal itu secara automatis melaksanakan KEDAULATAN RAKYAT? Not really. Itu hanya anggapan mereka saja, bukan?

Apakah kalau rakyat sudah memilih anggota DPR/MPR, secara automatis KEDAULATAN RAKYAT itu diambil aleh atau di transfer ke DPR/MPR, thus keputusan apa saja atau UU apa saja yang keluar dari DPR/MPR ,adalah merupakan kehendak RAKYAT Indonesia?

Apa buktinya dan dari mana mereka tahu, hal itu merupakan kehendak dan keinginan rakyat Indonesia bila para anggota DPR/MPR itu setelah dipilih TIDAK pernah mendengar atau melakukan interaksi dan sosialisai atau town hall meeting dengan rakyat atau konstituentnya?

Dari mana mereka (anggota DPR/MPR) tahu bahwa keputusan atau UU baru yang dibuatnya itu adalah yang di INGINKAN RAKYAT?

Ini mah pengertian MABUK bin MENDHEM para anggota DPR/MPR, dari makna kedaulatan rakyat.

No, wakil rakyat tetap berfungsi menjadi wakil rakyat dan bukan BOSS rakyat!

Presiden terpilih juga tetap menjadi Presiden untuk mengendalikan jalanya pemerintahan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat sesuai dengan UU yang berlaku. Bukan berarti Presiden, DPR/MPR secara automatis mengambil alih KEDAULATAN RAKYAT, dan sudah TIDAK mau tahu dan tidak haruys berinteraksi atau berdebat dengan rakyat.

Mereka harus tahu, Presiden dan wakil rakyat adalah tetap berfungsi sebagai wakil rakyat, dan Kedaulatan RAKYAT tetap ada ditangan rakyat!

Nah ini khan yang banyak tidak tahu karena selama 66 tahun, belum pernah dijalankan dan diimplementasikandi Indonesia. Saya bisa jelaskan serinci-rincinya dilain waktu.

Jadi dalam DEMOKRASI, tugas, fungsi dan role rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi TIDAK BERHENTI atau TIDAK di akhiri setelah PEMILU selesai. Rakyat hanya kayak kambing congek melongo nonton TV l;ihat wakil rakyat pada cakaran-cakaran merebut amplop yang melayang-layang di gedung DPR atau dana APBN dengan mengakal-akalain project pemerintah.

Likewise, role dan fungsi rakyat dalam pemerintahan demokrasi diAWALI dari pemilu.

Karena itu, kalau setelah PEMILU pemimpim bangsa dan wakil rakyat tidak mau berinteraksi dan tidak mau tahu dengan rakyat, itu mah pemimpim dan wakil rakyat yang tidak tahu diri dan pengimplementasian DEMOKRASI yang MABUK bin MENDHEM.

Pengertian serta makna kedaulatan rakyat, sangat luas. Hak rakyat sebagai kelompok individual harus dijamin dan dihormati, dan juga hak rakyat sebagai warga negara; sebagai individu, juga harus dijamin dan dihormati, terutama HAK golongan rakyat atau minoritas atau individual yang tidak sepaham dengan golongan main stream atau mayoritas.

Masak ada KETUA PARTAI politik yang tidak dipilih oleh rakyat, tetapi bisa me-recall atau memecat anggota DPR yang dipilih rakyat?

Terus yang memberi MANDAT kepada ketua partai politik itu siapa?

Ini mah bukan hanya demokrasi MABUK bin MENDHEM, tetapi inilah refleksi dan wajah demokrasi yang dipelopori oleh orang-orang yang sok pintar dan sok tahu tentang demokrasi, yang menamakan dirinya PAKAR HUKUM dan PAKAR DEMOKRASI dengan pamer title mereka yang begitu panjang, sepanjang kereta api? Really?

Begitu pinternya, sampai-sampai dengan membanting pasal-pasal di UUD 1945 empat (4 X) kali, BIM SALABIM, maka jadilah Indoesia negara Demokrasi yang ditopang oleh sumber hukum dan dasar hukum yang puluhan tahun terbukti UNDEMOKRATIS, Authoritarian, Dictator dan at best, sistem negara yang non-demokratis.

Kayak orang YAHUDI yang ingin Muslim dengan memeluk agama ISLAM, dengan mengamandemend TORAH (kita TAURAT) 4X kali, BIM SALABIM, dan jadilah Islam Yahudi? Ueeeenaaaak aja! Begitu mudahkah?

Ini khan bukti dan refleksi dari politisi, pakar politik, pakar hukum, pakar demokrasi dan akademisi Indonesia yang konon begitu brilliant dalam menulis article, bikin buku dan membuka seminar atau simposium sana sini, tapi isinya tidak lain dan tidak bukan hanyalah TIDAKLEBIH dari mengibulin RAKYAT biasa yang lugu dan tidak tahu banyak dengan Demokrasi.

Begitu banyak KERANCUAN dan KETIDAK HARMONISAN antara yang terjadi dilapangan dengan primnsip-prinsip demokrasi terutama menyangkut KEDAULATAN RAKYAT. (tapi saya masih menunggu, sejauh mana meraka akan bisa memperbaikinya, hingga 5 Juni, 2012). Sebab, kalau kami angkat ke permukaan, jawabnya selalu, itu sudah kami perdebatkan, itu sudah kami pahami, tetapi sejauh ini tidak pernah punya jalan keluar.

Kedaulatan rakyat itu pengertinya LUAS banget, dan jangan dipersempit.

KEDAULATAN RAKYAT itu kalau diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa English sama artine dengan “People’s Sovereignty” atau Sovereignty of the People”.

People atau rakyat, itu jamak atau PLURAL. Didalam rakyat itu ada individual (singular). Dari kumpulan individu-indiuvidu ini terbentuklah rakyat atau people.

Didalam “people’s sovereignty” atau “sovereignty of the people” ada “individual sovereignty” (kebebasan individu).

Sekarang dari mana RAKYAT mendapatkan SOVERIGNTY-nya atau (kedaulatanya).

1). Secara individu, kebebasan individu atau KEDAULATAN INDIVIDU (individual sovereignty) ini muncul sabagai a gift from GOD, mulai dari KELAHIRAN hingga kebebasaan yang TUHAN berikan kepada masing-masing umat manusia di dunia ini. Manusia lahir didunia ini adalah satu kedaulatan tersendiri yang diperoleh langsung dari TUHAN-nya.

Bahkan, menyusul kelahiran, maka kebebasan individu atau kedaulatan individu adalah juga mandat atau hadiah yang diberikan langsung dari TUHAN kepada masing-masing individu.

2). Secara kelompok atau Society atau RAKYAT. Pada dasarnya, rakyat sebagai kumpulan dari individu-individu adalah bebas dan berdaulat. Tetapi in reliaty, dalam satu society akan selalu ada kompetisi fair and unfair, and mereka yang kuat akan mengilas yang lemah dan terjadilah SLAVERY and penjajahan, antara yang kuat dan yang lemah, antara si RAJA dan penduduk yang ditaklukanya.

Dari sinilah awal dari hilangnya KEDAULATAN RAKYAT dan juga KEDAULATAN INDIVIDU.

Kalau kemudian rakyat secara bersama-sama BERONTAK dan melawan RAJA atau mengusir PENJAJAH, dan berhasil memerdekakan suatu bangsa, dan kemudian juga mencetuskan sumber hukum dan dasar hukum ketatanegaraan satu bangsa, maka keberhasilan RAKYAT dalam mengusir mereka yang menindas KEDAULATAN RAKYAT, maka dari situlah kedaulatan rakyat kedua diperoleh.

Secara singkat, dari mana KEDAULATAN RAKYAT diperoleh?

Ya, dari keberhasilan rakyat MENGUSIR dan mengalahkan mereka yang menindasnya atau yang merampok KEDAULATAN-nya.

Terus kalau RAKYAT Indonesia setelah berjasil mengusir penjajah dan MERDEKA, kemudian membuat atau mencetuskan PANCASILA, PREAMBULE dan UUD 1945, kemudian dilakukankan PEMILU, PILPRES dan PILEG, apakah KEDAULATAN RAKYAT diambil aleh oleh PANCASILA, oleh PREAMBULE, oleh UUD 1945, oleh MPR, oleh DPR atau oleh partai politik?

PEMILU bukanlah a process transfer of power atau Coup D’etat dari RAKYAT ke wakil-wakilnya atau ke Presiden, apalagi ke tangan partai politik.

Itu mah logika MABUK! Karena itu, sistem dan pengimplemntasiakn demokrasi di Indonesia yang SO SCREWED-UP pwerlu dirubah dan direformasi BESAR-BESARAN.

Langkah itu akan kami mulai dari tanggal 5 Juni, 2012. So get ready…!!!

*

(Bila ketidakadilan itu sudah menjadi kebiasaan hukum bagi pemerintah, maka PROTES menjadi kewajiban dan tanggung-jawab semua warga negara).

UU nomer #42 tahun 2008 tentang PEMILIHAN UMUM PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN adalah melanggar KEDAULATAN RAKYAT dan harus di nulify atau dibatalkan.

Dalam UU itu disebutkan bahwa:

4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hanya dari dua pasal diatas, jelas bahwa UU #42 tahun 2008 dibuat untuk melindungi kepentingan partai politik, khususnya ketua, pengurus dan golongan elites yang mengusai partai politik di Indonesia dengan mengebiri HAK, WEWENANG dan KEDAULTAN RAKYAT Indonesia.

Karena dengan mengharuskan seorang CAPRES yang harus diajukan dan didukung oleh parta politik yang memiliki paling tidak 20% suara di DPR, jelas UU #42 tahun 2008 ini hanya memberi peluang besar kepada KETUA PARTAI POLITIK atau kader-kader partai politik.

Terus dimana hak, wewenang dan kedaulatan Rakyat biasa seperti nelayan, petani, sopir, dalang, artis, pemulung, pemain guitar, pengamen, guru, tukang becak dan sopir BEMO untuk bisa menjadi CAPRES?

Meski kemampuan mereka utuk menajdi PRESIDEN atau pemimpim bangsa mungkin dipertabnyakan, tetapi apa hal itu memberi mandat kepada DPR untuk membuat UU baru yang isinya mengebiri dan menghapuskan hak rakyat biasa untuk menjadi CAPRES di Indonesia.

Inilah yang saya maksudkan dengan kalimat diatas:

 
Bila KETIDAKADILAN (injustice) itu sudah menjadi kebiasaan hukum bagi pemerintah (the rule of law for the government), maka PROTES menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

RE: 5 Juni, 2012 adalah batas kesabaran rakyat.

Anggota DPR adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Karena itu mereka harus bekerja mewakili kepentingan rakyat.

Kalau ada anggota DPR yang meninggal, sakit jiwa, pura-pura sakit atau sakit-sakitan dan harus dipecat dari DPR, maka penggantinya juga harus dipilih oleh rakyat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah hari pemecatan dengan melakukan PILEG khusus (special election) di district yang bersangkutan.

Pengganti sementara tidak ada dan tidak perlu.

Anggota DPR itu bisa di pecat dari DPR dengan 2 cara:

1). Dipecat oleh DPR karena melanggar aturan INTERNAL DPR, seperti tidak ikut sidang selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang nyata dan yang dapat dipertanggung-jawabkan, atau telah terbukti melakukan tindakan kriminal di depan hukum.

2). Di pecat oleh RAKYAT, melalui recall. Bila rakyat memandang anggota DPR yang dipilihnya TIDAK BECUS dan tidak mewakili kepentingan konstituent atau rakyat di daerah, maka rakyat bisa mengumpulkan tanda-tangan paling tidak 5% sampai 10% dari total eligible voters di district yang bersangkutan, atau dengan jumlah sekecil-kecilnya 50.000 tanda tangan untuk ME-RECALL anggota DPR yang dianggap TIDAK MAMPU, TIDAK BECUS dan TIDAK mengubris kepentingan dan keluhan rakyat.

Aturan yang minor, kecil-kecil dan nylimet seperti ini, bisa digodok dan diperdebatkan dilain hari untuk disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi dimasing-masing daerah atau dimasing-masing DAPIL/district.

Yang jelas dan yang pasti, demokrasi di Indonesia sekarang ini adalah demokrasi MABUK, terlalu banyak kerancuan, manipulasi undang-undang, broken system,  broken promises, dengan begitu banyaknya anggota DPR yang cuma jadi dagelan, seperti PETRUK MABUK nan antek-antek Partai politik.

Tidak heran, karena anggota DPR yang juga kader partai politik harus mengejar rente, mengembaluikan uang KAMPANYE dan mengerjakan perintah boss-boss di partai politik, karena mereka juga di promosikan oleh partai politik.

Mereka secara fakta adalah kacung-kacung partai politik, yang mengaku dan mengibuli publik sebagai wakil rakyat. We are no dummy! Inilah wajah demokrasi MABUK yang harus dihentikan, dirubah dan direformasi, the sooner the better!

Selama anggota DPR itu masih terus bekerja di bawah KETIAK PARTAI POLITIK, selama itu pula kepentingan rakyat akan diabaikan alias TIDAK DI GUBRIS.

Karena itulah, saya melontarkan tuntutan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR, untuk segera:

1). Membuat RUU baru yang isinya secara sistematis (paksa) MELEPAS semua anggota DPR dari ikatan PARTAI POLITIK dan juga,  

2). Membatalkan, merevisi atau memperbaiki UU #42 tahun 2008 diatas, karena UU itu terbukti undemocratic, discriminative in nature dan melanggar KEDAULATAN RAKYAT Indonesia.

Bukan hanya itu saja, kamipun sudah mempersiapkan dan men-draft RUU baru versi kami, sebagai a back-up plan.

Siapa tahu, bila protes damai terbuak dan besar-besaran yang akan kami lakukan mulai tanggal 5 Juni 2012, pemerintah dan DPR mengulur-ngulur waktu, mencari-cari akal, neko-neko, pura-pura dan tidak mampu atau tidak mau mengeluarkan RUU baru yang kami tuntut.

Bila hal itu terjadi, maka kami akan sodorkan draft RUU yang kami bikin secara lengkap dan comprehensive sesuai dengan tuntutan kami, yang siap diperdebatkan di DPR, siap diloloskan di DPR dan siap ditanda-tangani oleh Presiden. There will be NO MORE EXCUSES!

Kalau pemerintah dan DPR tetap saja menolak, tidak mau meloloskan dan tidak mau menandatangani draft RUU yang sudah jadi itu (karena mereka tetap ngotot, neko-neko dan mbulet-mbulet sengaja tidak mau melakukan perubahan untuk memenuhi tuntutan rakyat), maka langkah berikutnya bagi kami adalah MENDUDUKI DPR dan kantor KEPRESIDENAN, dengan membikin camp-camp, tenda-tenda, dan kami akan tetap menduduki tempat itu, hingga pemerintah dan DPR mau meloloskan dan menanda tangani draft RUU versi kami atau versi mereka.

The choice is theirs to make. Membuat perubahan, atau menghadapi protes rakyat! This is a done deal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Tanggal 5 Juni, 2012 adalah batas kesabaran rakyat. Rakyat Indonesia MENOLAK untuk terus di KIBULIN oleh kader-kader partai politik.

Karena itu, agar tuntutan dan gerakan ini bisa berhasil, kami mencari pendukung seluas-luasnya across the board dan mencari serta mengumpulkan para calon protester pembela kepentingan rakyat mulai hari ini juga, paling sedikit 50.000, 100.000 sampai 500.000 ribu orang untuk menduduki 2 tempat, gedung DPR dan halaman kantor Kepresidenan.

Tuntutan ini akan kami sosialisasikan dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Kita akan ajak setiap orang di masing-masing kota untuk pergi ke Jakarta, menduduki dan memenuhi halaman gedung DPR dan halaman kantor Kepresidenan.

Itulah rencana aksi yang akan kami gelar, karena setelah tanggal 5 Juni 2012, perdebatan sudah tidak ada gunanya lagi. Yang diperlukan adalah action, action and action!

Apapun yang akan kalian perdebatkan, satu fakta tidak akan berubah bahwasanya:

1). SBY-Boediono TIDAK akan mampu melakukan perubahan yang significant di Indonesia. Sisa waktu jabatan hanya akan mereka pakai untuk menyibukan dan mempersiapkan diri menjelang PILPRES 2014. SBY-Boediono, sudah tidak akan perduli lagi. Kalau selama 8 tahun memerintah tidak bisa membuat perubahan, sisa waktu 2 tahun masa jabatan hanyalah a PICNIC buat mereka.

2). Partai-partai besar dan kecil yang ada sekarang ini, seperti PARTAI DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, PKB, PKS, HANURA, GERINDRA, tidak akan mampu melakukan terobosan baru untuk bisa membuat perubahan politik yang significant. Mereka juga akan sibuk memburu RENTE guna mempersipakan diri menjelang PILEG dan PILPRES mendatang.

3). Bahkan para CAPRES 2014 yang namanya sudah disebut-sebut di media seperti: Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie (Ical), Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Mahfud MD, Anas Urbaningrum, Djoko Suyanto, Puan Maharani, Megawati, Wiranto, Yuzril Mahendra, Sultan Hamengkubuwono X, Surya Paloh dan CAPRES-CAPRES lainya.

Jangankan 1 orang yang akan menjadi Presiden, kalau semua CAPRES-CAPRES itu dipilih menjadi PRESIDEN Indonesia dan duduk dikantor kepresidenan setiap hari untuk berpikir dan membuat perubahan besar, selama system ketatanegaraan, system pemerintahan, system pemilu dan system perpolitikan di Indonesia masih seperti sekarang ini, there is no way, mereka akan bisa dan akan mampu membuat perubahan POLITIK dan EKONOMI yang sifatnya significant. I am that confident!

 
Di Indonesia, diperlukan perubahan politik yang FUNDAMENTAL untuk bisa maju kedepan dan bisa bersaing di dunia International. Perubahan itu baru akan bisa dimulai dengan MEMISAHKAN semua anggota DPR dari ikatan partai politik, dan menjadi CAPRES harus terbuka buat semua warga-negara Indonesia yang shah dan memenuhi syarat minimal. Tidak boleh hanya di MONOPOLY oleh golongan elites dan golongan tertentu, seperti KETUA dan PEMILIK Partai politik.

So, what is left? This movement!

*

 
“You can’t be neutral, on a moving train” (Dr. Howard Zinn). 

This movement once it rolls, it rolls like a moving train, and you can not be neutral. You have to ride in and be ahead of everybody or, left far behind by history!

When injustice becomes the rule of law, PROTEST becomes a duty of all citizens to fight back!

Gerakan dan tuntutan ini BUKANLAH untuk PARMADIM, bukanlah untuk Chris Komari, tetapi semata-mata keinginan kami untuk membuat PERUBAHAN POLITIK YANG BESAR di Indonesia, dan agar bangsa Indonesia; khususnya wong cilik, wong tani tidak terus di KIBULIN, diakal-akalin dan diperbudak dari tahun ke tahun oleh golongan elites yang menjadi ketua dan pemilik PARTAI POLITIK.

Kedaulatan tertinggi ada di TANGAN RAKYAT, dan sudah waktunya mulai tanggal 5 Juni, 2012, rakyat Indonesia akan berbondong-bondong turun ke jalan menduduki gedung DPR dan kantor Kepresidenan, untuk MEREBUT KEMBALI KEDAULATAN ITU secara paksa, dari tangan partai politik.

So, the main critical goal is the change, and not bringing down the regime. But if the regime has to go down because of their ignorant, their self-centeredness and inability to fulfil people’s demand to make a significant change, then SO BE IT!!!

May Allah bless our efforts and May Allah bless the people of Indonesia.

Salam,

Chris Komari

Chairman/PARMADIM

www.parmadim.com,

Mana yang lebih di utamakan:

PANCASILA atau KEDAULATAN RAKYAT?

Inikah pendapat para cedikian dan akademisi andalan Indonesia yang konon mengaku lebih tahu dan lebih memahami PANCASILA dan UUD 1945 dari yang lain?

Karena posisi dan status KEDAULTAN RAKYAT vs. PANCASILA masih belum dirumuskan, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih berdaulat dalam kapasitas sebagai sumber hukum atau sebagai dasar hukum, maka banyak akademisi dan politisi Indonesia yang begitu sok tahu dan begitu sok berdaulat.

Tapi, dari mengikuti dan memonitor percakapan dan perdebatan di beberapa blogs dan media electronic lainya, betapa pengertian BERDAULAT itu sendiri begitu disalah mengertikan dan terlalu sempit maknanya.

Dalam pembukaan JELAS, Kedaulatan Rakyat ditempatkan sebagai fokus utama terbentuknya negara Indonesia diatas 5 sila-sila dari PANCASILA.

Pembukaan adalah dasar hukum dan prelude dari UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, sementara itu PANCASILA hanya sebagai falsafah bangsa atau ideology bangsa.

Kalau KEDAULATAN RAKYAT itu benar-benar menjadi fokus UTAMA dan menempati satus yang paling tinggi di Indonesia, maka begitu banyak isi UUD, UU dan PANCASILA, yang harus diralat dan diperbaiki karena telah MELANGGAR KEDAULATAN RAKYAT.

Saya tunda untuk mengupas isi UUD 1945 dan PANCASILA yang melanggar KEDAULATAN RAKYAT Indonesia.

Saya hanya akan mengupas UU nomer #42 tahun 2008 tentang PEMILIHAN UMUM PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN adalah melanggar KEDAULATAN RAKYAT dan harus di nulify atau dibatalkan.

Dalam UU itu disebutkan bahwa:

“

4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

”

Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“

Hanya dari dua pasal diatas, jelas bahwa UU #42 tahun 2008 dibuat untuk melindungi kepentingan partai politik, khususnya ketua, pengurus dan golongan elites yang mengusai partai politik di Indonesia dengan mengebiri HAK, WEWENANG dan KEDAULTAN RAKYAT Indonesia.

Karena dengan mengharuskan seorang CAPRES yang harus diajukan dan didukung oleh parta politik yang memiliki paling tidak 20% suara di DPR, jelas UU #42 tahun 2008 ini hanya memberi peluang besar kepada KETUA PARTAI POLITIK atau kader-kader parati poltik.

Terus dimana hak, wewenang dan kedaulatan Rakyat biasa seperti nelayan, petani, sopir, dalang, artis, pemulung, pemain guitar, pengamen, guru, tukang becak dan sopir BEMO untuk bisa menjadi CAPRES?

Meski kemampuan mereka utuk menajdi PRESIDEN atau pemimpim bangsa mungkin dipertabnyakan, tetapi apa hal itu memberi mandat kepada DPR untuk membuat UU baru yang isinya mengebiri dan menghapuskan hak rakyat biasa untuk menjadi CAPRES di Indonesia?

Begitu banyak UU baru, isi UUD 1945 dan sebagiabn nilai-nilai PANCASILA yang bertentangan dan bersimpangan dengan KEDAULATAN RAKYAT!

Karena itulah mengapa, saya ingin menscrutinize antara PANCASILA dan KEDAULATAN RAKYAT dulu. Mana yang diutamakan dan dimana posisi “kedaulatan rakyat” di mata hukum di Indonesia.

Kalau ada orang yang bilang, partai politik hanya akan dibatasi 2 atau 5 saja, emang kalian itu siapa? Apa kalian lebih tinggi dari rakyat?

Apakah kalau orang dipilih menjadi anggota DPR atau MPR, sekaligus kedaulatan rakyat itu di ambil alih oleh DPR atau MPR? Not really!!! Kedaulatan itu TETAP ada ditangan rakyat Indonesia!

Terus apa makna basic human rights, seperti freedom of assembly and association yang menjadi prinsip Demokrasi, kalau orang dibatasi dalam berpolitik? Itu sih, gaya dan mentalitas ORDE-BARU?

Apa sih itu KEDAULATAN RAKYAT atau dalam bahasa sundanya: “Sovereignty of the People”?

Seperti perkataan bahwa Indonesia adalah a sovereign nation, yang memilki batas-batas negara atau territory darat, laut dan uadara yang diback-up dengan hukum negara yang sah dan diakui oleh bangsa Indonesia sendiri dan dunia International.

Negara mana saja yang melanggar sovereignty Indonesia, akan berhadapan dengan hukum Indonesia, rakyat IndoNESIA dan bisa juga PERANG, kalau perlu demi menjaga martabat bangsa atau sovereignty negara!

Begitu juga dengan RAKYAT.

Kalo rakyat itu memiliki SOVEREIGNTY, maka hak, wewenang dan kedaulatan rakyat itu TIDAK boleh dilanggar oleh siapapun termasuk UU baru, UUD 1945, PANCASILA, negara, Presiden, MPR dan DPR dengan membuat UU baru atau mengamane UUD 1945 atau PANCASILA yang isinya mengebiri dan menghilangkan KEDAULATAN RAKYAT! That is the worst and manipulated form of Democratic government ever.

Karena itulah, saya terus mengejar dan bertanya, mana yang lebih diuatamakan di Indonesia: PANCASILA atau KEDAULATAN RAKYAT?

A) PANCASILA adalah landasan moral, dan kedaulatan adalah landasan kekuasaan!

Kalau ada pemimpim bangsa atau wakil rakyat yang tidak BERMORAL PANCASILA, bagaimana? Mau diapain? dipecat, diimpeached atau dibiarkan saja?

Terus bagaimana mengukur seorang pemimim bangsa atau wakil rakyat yang BERPANCASILA?

…

Jangankan semua nilai-nilai PANCASILA. Mengukur KEHIKMATAN seorang pemimpim bangsa atau seorang wakil rakyat saja, tidak akan bisa? Apalagi mengukur soerang pemimpim bangsa atau wakil rakyuat yang berPANCASILA.

Boleh deh, orang bilang PANCASILA sebagai landasan moral dan kedaulatan sebagai landasan kekuasaan.

Masalahnya dengan ambiguity atau multi tafsir seperti ini, bagaimana mengukur MORAL seorang opemimpim bangsa, dan siapa yang mengukur dan apa barometernya?

Terus kalo pemimpim bangsa atau wakil rakyat itu TIDAK memenuhi nilai moral PANCASILA, terus mau diapain?

Ini khan yang konyol. Karena dari dimulai dicetuskanya konsep PANCASILA dan UUD 1945, masih berupa KONSEP hitam diatas putih dan BELUM pernah dan mungkin TIDAK AKAN PERNAH ter-realisasikan atau ter-actualisasikan.

Well, sudah 66 tahun? Mau nungguin berapa tahun lagi? Dream on….

B). The most ridiculous views

PANCASILA lahir sebagai compromised (jalan tengah) yang disetujui antara golongan “nationalist religious” vs. “secular nationailist” waktu itu. Bahkan dengan waktu yang singkat bin kilat, preambule dan konstitusi Indonesia (UUD 1945) di drafted dan kemudian diadopted.

Dari perdebatan yang ada hingga detik ini, JELAS…sangat JELAS SEKALI bahwa tidak semua warga negara Indonesia memiliki pengertian dan pemahaman akan PANCASILA dan KEDAULATAN RAKYAT dengan pengertian yang sama, bahkan kabur, ruwet, mbulet bin semwrawut.

Begitu banyak MULTI TAFSIR atau AMBIGUITY dalam memahami sumber hukum, philosophy bangsa dan juga dasar hukum negara. How can that be?

Do you surprise bahwa susunan tatanegara dan sistem pemerintahan dan politic di Indonesia begitu semrawut?

Ingin tahu sejauh mana kesemrawutan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia? Saya akan kasih beberapa contoh nyata dibawah.

Bukan hanya karena multi tafsir atau ambiguity dari pemahaman itu yang bikin tatatan negara dan sistem pemerintahan semwrawut, mbulet bin ruwet dan tidak jelas, bahkan SUSUNAN HUKUM di Indonesia pun juga ruwet, mbulet bin semwrawut.

Ada yang bilang, urutanya begini:

1). UUD 1945 sebagai dasar hukum paling tinggi, baru diikuti oleh:

2). UU

3). Peraturan Pemerintah

4). Peraturan Presiden

5). Peraturan Daerah

Ada juga yang bilang: PREAMBULE dulu, baru ke 5 diatas.

1). PREAMBULE

2). UUD 1945

3). UU

4). Peraturan Pemerintah

5). Peraturan Presiden 6). Peraturan Daerah

Ada juga yang bilang, sebelum Preambule, PANCASILA dulu, karena PANCASILA adalah sumber hukum negara. Jadi PANCASILA harus dipaling atas:

1). PANCASILA

2). PREAMBULE

3). UUD 1945

4). UU

5). Peraturan Pemerintah

6). Peraturan Presiden

7). Peraturan Daerah

Terus, KEDAULATAN RAKYAT ditaruh dimana? Kenapa tidak disebut sama sekali? Apa kedaulatan rakyat bagi para founding Fathers tidak dianggap penting, kerna itu tidak PERLU di SPELLED OUT?

Sepertinya, the rule of law d Indonesia hanya untuk golongan majority and the minority becomes the oppressed and diinjak-injak, dengan berbagai dalil dan alasan yang gombal bin naive. Lihat saja FAKTA nya on the ground!

Karena satusnya yang begitu tidak jelas, tidak pasti mana yang lebih tinggi, mana yang lebih berkuasa, mana yang lebih diutamakan, sehingga kalau ada PENYELEWENGAN pun; asal dibulet-buletin satu sama lain; pasal satu dibuletkan dengan pasal lain, ideology satu dibuletkan dengan ideology lain, sila satu dibuletkan dengan sila-sila lain biar tambah mbulet bin njlimet dan tidak jelas manknanya bin kabur), sehingga rakyat biasa tidak akan perduli dan mengubris, karena ngurusi ekonomi aja sudah susah, apalagi mikirin politik dan problem negara.

Lama-lama, KEDAULATYAN RAKYAT itu di rongrong, dirampas dikit-dikit, rakyat dikibulin, dibohongin, dikebiri dan akhirnya dihapuskan-pun rakyat diam saja dan tidak mau tahu. Saya akan kasih contoh!

Dari sekian multi tafsir atau ambiguity, ada yang bilang:

1). kedaulatan Rakyat lebih tinggi dari PANCASILA,

2). Ada juga yang bilang sebaliknya, PANCASILA lebih tinggi dari KEDAULATAN RAKYAT,

3). Ada juga yang bilang, dua-duanya sama tinggi dan sama rendah tak terpisahkan, tak ubahnya seperti sepasang sejoli ROMEO dan JULIET, dimana PANCASILA dan KEDAULATAN RAKYAT saling mengisi dan membutuhkan…

4). Ada yang bilang seperti ini, bukan hanya Bung Resmond Sembiring sendiri saja dan karena itu saya tidak menyebut namanya, bahwa PANCASILA adalah landasan moral dan kedaulatan rakyat adalah landaasan kekuasaan…

5). Ada juga yang bilang, tidak tahu sama sekali dan binggung dengan kedua-duanya. Sebenarnya PANCASILA itu untuk apa dijadikan SUMBER HUKUM negara, kalau faktanya mengebiri dan melanggar HAK ASASI MANUSIA dan juga mengebiri dan melanggar KEDAULATAN RAKYAT.

Dan anehnya, bagaimana mengukur pasal-pasal di UUD 1945 pre dan post amadement yang BER-PANCASILAIS atau berbasis PANCASILA?

Dan juga bagaimana mengukur seorang pemimpim bangsa dan wakil rakyat yang BER-PANCASILA? Ngukurnya pakai apa, dan apa barometernya dan oleh siapa?

Terus kalau ada pemimpim bangsa; katankalah seperti Presiden SBY, yang ternyata tidak PANCASILAIS; karena terlalu banyak meluangkan waktu untuk mengarang lagu-lagu bikin album daripada memperhatikan rakyatnya yang ditimpa bencana, kelaparan, nganggur puluhan tahun dan berabad-abad hidup dalam juarng kemiskinan, thus Presiden SBY TIDAK BERKEMANUSIAAN dan TIDAK BERADAB, TIDAK HIKMAT dalam menjalan tugas negara dan kepemimpinan nya, terus Presiden SBY mau diapain? Apa Presiden SBY mau dipecat, di recalled, di-impeached atau dibiarkan saja?

Kalau tidak diapa-apain dan dibiarkan saja, terus buat apa PANCASILA dijadikan sumber HUKUM negara?

What a waste of time bikin konsep PANCASILA yang tidak berguna dan tidak ada artinya, bukan?

Terus kalau ada wakil rakyat yang TIDAK ber-PANCASILA, karena terlalu mementingkan kepentingan partai politik diatas kepentingan rakyat alias TIDAK HIKMAT dalam menjalan tugas sebagai wakil rakyat, terus mau diapain anggota DPR yang seperti itu?

Belum lagi yang kena kasus korupsi dan BANCAAN secara berjamaah mengibuli dana rakyat di APBN dan sibuk nglihat situs PORNO selama siding DPR berlangsung?

Terus, sebenarnya apakah mungkin dan apakah bisa mengukur MORALITAS atau RIGHTEOUSNESS dari seorang pemimpim bangsa atau WAKIL RAKYAT, seperti yang diimpikan dan didambakan oleh PANCASILA?

Is it possible or impossible? Is it a mission impossible? Atau konsep ini unattainable and impossible!!! This is what I think is the most ridiculous with the whole thing!!!

Kalo PANCASILA dan UUD 1945 mendambakan dan mengimpikan seorang pemimpim bangsa based on RIGHTEOUSNESS, good luck!!! Hal ini hanya bisa diterapkan dalam system KHILAFASHIP (Kekalifahan), bukan DEMOKRASI.

Apalagi bila PANCASILA, PREAMBULE, UUD 1945 dan dokumen lain baik itu yang ada di batang tubuh, batang kepala atau batang kaki TIDAK memberi guidance atau penjelasan lengkap bin detail atau cara-cara atau step by step keterangan tentang, apa dan bagaimana caranya untuk bisa mengukur dan dengan alat apa, seorang pemimpim atau seorang wakil rakyat itu dianggap BER-PANCASILA atau TIDAK, dan juga apa KONSEKWENSI-NYA, kalau tidak?

Ketidakjelasan ini menambah keruwetan dari sistem ketatanegraan dan sistem pemerintahan yang sudah semrawut.

Dibawah ini sebagian, contoh-contoh kesemrawutan sistem ketatanegraan dan sistem pemerintahan di Indonesia:

1). Katanya DPR adalah badan LEGISLATIVE, tetapi kenapa ada aturan yang mengikat (BINDING) tak ubahnya seperti UU baru yang keluar dari DPR berupa “surat keputusan bersama” (SKB) yang dikeluarkan oleh 3 Menteri KABINET dan dishahkan serta ditanda-tangani oleh Presiden lagi.

Terus aturan sistem ketatanegraan dan sistem pemerintahan di Indonesia itu kayak apa?

Kalau ada MENTERI KABINET yang bisa mengeluarkan SKB yang sifatnya binding (mengikat kehidupan) kepada seluruh rakyat Indonesia; tak ubahnya seperti UU baru yang keluar dari DPR, terus buat apa donk ada badan LEGISLATIVE?

Emangnya di Indonesia, MENTERI KABINET itu (yang bukan dipilih) tapi di APPOINTED (ditunjuk) juga punya LEGISLATIVE POWER, artinya memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan ATURAN baru yang sifatnya mengikat?

WOW….this is negara republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945? Interesting?

Tapi selama ini siapa yang protes terhadap SKB yang UNKONSTITUSIONAL ITU? Tidak ada khan? Karena apa?

Karena UU dan HUKUM di Indonesia itu hanya untuk golongan MAYORITAS, dan golongan MINORITAS, tidak diterhitung, dimasukan alis TIDAK digubris hak dan kedaulatanya? Got it? Beginikah NKRI yang berdasarkan PANCASILA?

KARENA, meski PANCASILA punya sila ke #5, tapi FAKTANYA apa? Masak MENTERI KABINET bisa bikin udang-undang baru, layaknya seorang anggota LEGISLATIVE? This is the most ridiculous view ever!

2). Masak ada sistem PRESIDENTIAL, tapi presidenya masih membentuk dan membeutuhkan koalisi gabungan dan diperbolehkan membentuk SEKGAB. aPA BEDANYA DENGAN SISTEM parlementer THEN?

Ini sama saja denga membentuk TYRANNY MAJORITY! Hal yang tidak boleh terjadi dalam pemerintahan DEMOKRASI!

Lagi-lagi, hukum dan politic di Indonesia itu khan hanya menguntungkan kaum MAYORITAS. Kalau anda jadi kaum MINORITAS di Indonesia, good luck!!!

Aneh bin ajaib, tak ada satu ayat atau satu pasalpun mulai dari PANCASILA, PREAMBULE, UUD 1945 pre and post amandement, Batang Tubuh, batang kepala dan batang kaki yang membahas atau mengatur soal TYRANNY MAJORITY.

3). Seperti UU nomer #42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Masak seorng CAPRES harus didukung oleh partai politik yang punya kursi di DPR paling dikit 20%?

Emangnya menjadi CAPRES itu apa hanya HAK nya KETUA partai politik saja atau kader-kader partai politik atau juga millionaires dan billionaires pengusaha di Indonesia seperti Aburizal Bakrie?

UU nomer #42 tahun 2008 diatas selain sifatnya DISKRIMINATIVE, jelas-jelas unkonstitusional karena telah melanggar nilai-nilai PANCASILA, UUD 1945 dan juga KEDAULATAN RAKYAT Indonesia, khususnya meraka yang non-affiliated dengan partai politik, seperti petani, buruh, nelayan, guru, tukang becak, sopir taxi, sopir bemo, dll.

Tapi selama ini, sipa yng pernah mengangkjat issue …ini dan mengatakan secara lantang (loud and clear) bahwa UU nomer #42 tahun 2008 adalah diskriminative dan unconstitutional, kecuali kami dan PARMADIM? It is on the record!!!

4). Belum lagi membahas status Presiden, DPR, MK, KPU, POLISI yang sampai detik ini, sangat semwrawut dan UNDEMOCRATIC.

Menempatkan MK sebagai lembaga dimana semua keputusanya tidak bisa diganggu gugat (unchallenged) oleh siapapun, oleh lembaga manapun dan oleh institusi manapun, menempatkan MK sebagai a new king di Indonesia, tak ubahnya seperti a soft tyrant atau a soft dictator.

Menempatkan Presiden Indonesia sebagai a lame duck Presiden, karena selalu bisa dijegal dan dibajak oleh DPR, dan juga menempatkan DPR sebagai lembaga tunggal tanpa adanya OVERSIGHT terhaap kerjanya DPR, membuat DPR ladang untuk memburu rente dan ladang untuk BARTER pasal dan UU baru dengan Presiden dan pengusaha yang punya DUIT.

Inikah wajah negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945?

Kalau Indonesia mendabakan seorang pemimpim yang berdasarkan moralitas atau RIGHTEOUNESS, kenapa nggak memilih KYAI atau USTADZ saja jadi Presiden.

Eh…, jangan dulu! Buktinya ada Kyai dan Ustadz Presiden Gus Dur malah di IMPEACHED!

Eh, bahkan ada ustadz dari PKS yang ketahuan nglihatin situs PORNO ketika sidang di DPR sedang berjalan, bukan? Jadi moralitas seseorang itu dilihat dari mana?

Terus dari mana dan bagimana mengukur MORALITAS atau KE-PANCASILA-AN seorang pemimpim bangsa dan wakil rakyat?

Keep on dreaming…sudah 66 tahun…??? Berapa tahun lagi harus mimpi….???

Leader and leadership in Democracy have never been based on MORALITY or RIGHTEOUSNESS or TRUST (Bind Trust). But it is based on OVERSIGHT, Transparency, checks and balances.

Bill Clinton had love affairs with the intern Ms. Monica Lewinsky in Oval Office and gtt caught. But he was a great President for the country in many ways!

John F Kennedy had love affairs with the Hollywood beauty Ms. Marilyn Monroe. But John Kennedy was a great President in many ways during his TERM.

President Richard Nixon yang kena kasus Water Gate dan kena impeachment dan orang bilang, he was a crook President. Tapi tahukah Presiden Nixon adalah Presiden USA yang menandatangani “AFFIRMATIVE ACTION” untuk menolong dan memberi kesempatan pada kaum minoritas, khusunya black African-American di USA untuk bisa mendapatkan jatah di kampus-kampus dan posisi dilapangan kerjaan di berbagai fields yang lebih baik dan bisa bersaing dengan majority dengan member quota.

 
Mereka adalah President USA yang dibilang moralnya TIDAK baik, tapi prestasinya cukup luar biasa! Disini jelas bahwa MORALITAS tidak terlalu dominant sebagai pemimpim dalam pemerintahan Demokrasi. It helps, but it is mandatory!

  
Sekarang coba lihat  Presiden SBY suka pakai PECI dalam event-event penting, pura-pura dan biar kelihatan khusuk (righteous with high moral) kayak seorang Muslim beneran yang ber-PANCASILAIS? Buktinya apa?

Apa prestasi SBY terhadap bangsa dan Negara Indonesia, selain bikin album lagu-lagu buat kepentingan diri sendiri?

You tell me!

C) With one PREMISE:
*

Tidak MUMPUNI, bukan berarti salah atau ada yang salah.

Selama the premise is this, adalah untuk dijadikan sumber dan landasan HUKUM untuk menopang, mengatur dan mengedalikan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang DEMOKRATIS, maka hal itu akan terus menjadi kendala dan hambatan bagi Indonesia.

Kalu toh bisa, akan tersendat-sendat, banyak rintangan dan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan cita-cita dan prinsip-prinsip DEMOKRASI yang ada dan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Bisa jadi, akan sering terjadi krisis konstitusional dan timbul conflict plitics yng tidak henti-hentinya.

Kalau PANCASILA, PREAMBULE dan UUD 1945 itu diukur (measured) dari sudut, kacamta dan timbangan PANCASILA untuk menopang satu tatanan negara dan sistem pemerintahan yang NON-DEMOCRATIC, maka tidak ada yang salah, dan tidak ada yang tidak MUMPUNI dengan PANCASILA, Preambule dan UUD 1945.

Tetapi kalau PANCASILA, PREAMBULE dan UUD 1945 (pre dan post amandement) dipakai, ditujukan dan diinginkan untuk MENOPANG dan mengatur sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang DEMOKRATIS, maka saya dengan suara loud and clear mengatakan bahwa hal itu adalah satu gagasan dan ide yang from the get go TIDAK MUMPUNI and still warranted untuk diperdebatkan, karena dari awalnya PANCASILA, PREAMBULE dan UUD 1945 TIDAK didesigned and dicetuskan untuk menopang dan mengatur berdirinya negara DEMOKRASI.

Kenapa sekarang tiba-tiba ingin dijadikan sumber dan dasar hukum untuk mengatur dan mengendalikan negara DEMOKRASI Indonesia hanya dengan mengamandement UUD 1945, 4 kali?

Sila ke #4 alone, (musyawarah untuk mufakat) TIDAK cukup dan tidak mumpuni untuk mengatur the complexity of democratic government, karena sila ke #4, Preambule, UUD 1945 (di batang tubuh) atau di dukumen penting lainya, tidak ada bab, pasal dan ayat khusus atau ayat umum yang mengatur dan membahas secara detail dan comprehensive tentang prinsip-prinsip negara Demokrasi yang menyangkut CO-EQUALISASI dari 3 lembaga negara, FREE PRESS, tyrany majority, oversight, transparency, checks and balances antar lembaga negara atau institusi pemerintah.

Lihat dan belajar dari sejarah di bubarkanya KONSTITUANTE! Kenapa di BUBARKAN?

Apakah dalam setiap musyawarah itu akan selalu di capai mufakat? Dream on….! Not really!

Apakah semua anggotra PARLIAMENT itu akan selalu berbuat HIKMAT dan BIJAKSANA dalam permusyawaratan dalam mewakili rakyat? Keep on dreaming…!!

Jangankan berbuat HIKMAT dan BIJAKSABNA dan mau membela, memikirkan dan mewakili kepentingan rakyat di DPR. TIDAK membela kepentingan partai politik 100% saja, udah mending!

Tanpa adanya aturan yang comprehensive untuk mengatur jalanya DELIBERATION, maka TYRANNY MAJORITY akan muncul tanpa bisa direm dan diblokir.

TYRANNY MAJORITY adalah salah satu phenomena politik yang TIDAK boleh ada didalam tatanan dan sistem pemerintahan DEMOKRASI.

Apalagi bila Indonesia mengklaim sebagai negara DEMOKRASI PANCASILA atau negara demokrasi yang berdasarkan PANCASILA?

Ini ide siapa dan siapa yang pertama kali memperkenalkan ide ini, DEMOKRASI PANCASILA di Indonesia?

Khan Indonesia itu ketika diproklamisaikan sebagai negara kesatuan REPUBLIC Indonesia, bukanya sebagai negara DEMOKRASI? When was the shift started and by whom?

Kalau memang benar, Indonesia adalah negara DEMOKRASI PANCASILA, maka logikanya, antara 5 sila dari PANCASILA itu, selain diikat-ikatkan satu sila dengan sila yang lain (supaya mbulet orang awam tidak mengerti), maka sila-sila itu juga bisa diikat-ikatan dengan 11 prinsip Demokrasi yang ada, biar TAMBAH MBULET dan rumet dengan multi tafsir atau ambiguity yang semakin njlimet.

Contohnya ini:

Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:

Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ber Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ber-sovereignty of the people, ber-goverment based upon the consent of the governed, ber-majority rule, ber-manority rights, ber-gurantee of basic human rights, ber-free and fair elections, ber-equality before the law, ber-due process of the law, ber-constitutional limits on government, ber-social, economic and political pluralism, dan serta ber-values of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indon…esia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, ber Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ber-sovereignty of the people, ber-goverment based upon the consent of the governed, ber-majority rule, ber-manority rights, ber-gurantee of basic human rights, ber-free and fair elections, ber-equality before the law, ber-due process of the law, ber-constitutional limits on government, ber-social, economic and political pluralism, dan serta ber-values of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise.

Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ber-sovereignty of the people, ber-goverment based upon the consent of the governed, ber-majority rule, ber-manority rights, ber-gurantee of basic human rights, ber-free and fair elections, ber-equality before the law, ber-due process of the law, ber-constitutional limits on government, ber-social, economic and political pluralism, dan serta ber-values of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ber-sovereignty of the people, ber-goverment based upon the consent of the governed, ber-majority rule, ber-manority rights, ber-gurantee of basic human rights, ber-free and fair elections, ber-equality before the law, ber-due process of the law, ber-constitutional limits on government, ber-social, economic and political pluralism, dan serta ber-values of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, ber-sovereignty of the people, ber-goverment based upon the consent of the governed, ber-majority rule, ber-manority rights, ber-gurantee of basic human rights, ber-free and fair elections, ber-equality before the law, ber-due process of the law, ber-constitutional limits on government, ber-social, economic and political pluralism, dan serta ber-values of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise.

Duh mbulet, jlimlet bin ruwetnya yang disebut dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip DEMOKRASI-PANCASILA itu!

Belum lagi, gimana memahami arti dan makna dari semua kata-kata itu dengan multi tafsir dan potensi conflict of ideologies satu sama lain, yang jelas ada!

Apalagi ME-NERAPKAN-NYA!!!

Good luck!!!

D). SOLUSI POLITIK PERTAMA:

Ini sekarang saya akan membuka diri (VOLUNTEER) untuk memberi satu SOLUSI POLITIK yang bisa diambil atau diterapkan di Indonesia sekarang juga, untuk mengurangi debacles politik yang ada.

At least, kalau satu solusi yang kami sampaikan ini diterapkan atau dicoba, I can guarantee that there will be a significant change di Indonesia, secara politik!

1). Indonesia; Presiden dan DPR sekarang ini, perlu membuat RUU baru yang isinya adalah memerintahkan semua CALEG TERPILIH atau semua anggota DPR harus di LEPAS dari ikatan partai politik.

Karena, secara hukum konstitusional:

Anggota DPR adalah wakil rakyat dan bukanya wakil partai politik, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Caleg terpilih harus bisa dan harus mampu bekerja secara INDEPENDENT diluar kontrol, ikatan dan pengaruh dari partai politik.

Afilisasi seorang CALEG dengan partai politik adalah sebatas REGISTRY dan untuk mendapat dukungan suara atau logistik dari partai politik selama PEMILU.

Setelah menang PEMILU, IKATAN dengan PARTAI POLITIK harus dilepas, dan hal itu harus atur dengan UU baru!

Setelah di pilih menjadi anggota DPR, kalau si caleg terpilih ini masih ingin tetap memperjuangkan misi dan visi partai, adalah hal yang wajar saja, selama hal itu at will dari si caleg dan bukan PAKSAAN atau tekanan dari partai politik.

Karena itu semua anggota DPR harus punya kantor sendiri-sendiri di masing-masing DAPIL lengkap dengan staff untuk melayani kepentingan dan keluhan konstituents.

Dan juga secara specific; harus di spelled-out, melarang partai politik untuk ikut campur dalam urusan di DPR; baik itu secara langsung atau tidak langsung.

Jadi tugas ketua partai dan kader-kader partai poltik adalah untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawab INTERNAL dari partai politik, khususnya dalam menyiapkan dan menyongong PEMILU.

Setelah PEMILU selesai, activities ceased; aktivitas partai politik selesai dan urusan selanjutnya hanya bisa dilakukan untuk urusan internal partai.

Hal ini sekaligus akan MEMOTONG dan MEMASUNG kekuasaan sang pengusaha elites yang mengepu-ngepu ingin menjadi ketua partai politik; seperti Aburizal Bakrie, karena menjadi KETUA PARTAI POLITIK memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, yang kadang-kadang lebih besar dari kekuasaan dan pengaruh anggota DPR yang dipilih raklyat.

Kalau saran dan solusi ini diterapakan di Indonesia, maka yang namanya KEDAULATAN RAKYAT itu dimulai is started from the General Election and NOT ended right after the General Election completed.

For the people of Indonesia, Democracy shall start from the General Election and it is not ended right after the General Election completed! Rakyat cuma jadi penonton Demokrasi!

Hal ini salah kaprah, undemocratic dan harus segera di perbaiki.

Banyak cara untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan “money politics” di Indonesia. Paling tidak, sistem dan process PILEG, PILPRES dan PILKADA bisa diciptakan sedemikian rupa hingga mengunakanuang, bribing voters denganRp. 20.000, Rp. 50.000 atau Rp. 100.000 dengan”serangan fajar” dengan membagi-bagikan amplop di hari H-nya, tidak dominant dan tidakl begitu memiliki IMPACT untuk merubah hasil pemilu.

There are ways to do that, but this is another complicated and complex matter to be debated.

Saat ini, yang paling utama and top of the top issue politik yang harus di remedy di Indonesia, adalah mengontrol dan mengarahkan fungsi dan tugas anggota DPR dan partai politik.

Kalau satu solusi ini dicoba diterapkan di Indonesia, I can guarantee with degree of CERTAINTY, akan ada perubahan politik besar di Indonesia.

Saya yakin akan ada pertanyaan sana sini, terus buat apa bikin partai politik dong dari mana dana partai, dll. That is minor issue that we can debate.

Yang jelas, anggota DPR adalah wakil rakyat dan mereka harus diatur, dirahkan dan di paksa untuk bekerja melayani kepentingan rakyat dengan UU baru, dan bukanya melayani kepentingan partai politik!

Prove me if I am wrong!!!

Kalau Pemerintah, Presiden dan DPR tidak mau melakukan perubahan penting dan fundamental untuk merubah political gridlock di Indonesia saat ini, alias tidak mengubris, maka the next step-pun sudah kami siapkan!

The wind of change is coming to Indonesia!

E) MENUNTUT PRESIDEN dan SEMUA ANGGOTA DPR

Kalau pemerintah, Presiden dan DPR tidak mau melakukan dan mengubri tuntutan RAKYAT untuk melakukan PERUBAHAN yang sangat fundamental untuk merubah political gridlock di Indonesia saat ini, maka THE NEXT STEP-pun sudah kami siapkan.

hanya ada satu cara dan satu jalan yang bisa ditempuh oleh rakyat Indonesia saat ini untuk bisa melabrak dan mendobrak kebobrokan, mental busuk para pemimpim bangsa dan wakil rakyat, serta kerancuan yang melilit kehidupan bangsa Indonesia saat ini, yakni secara paksa MENUNTUT perubahan sosial, ekonomi dan politik, dengan cara melakukan PROTES TERBUKA TURUN KEJALAN-JALAN diseluruh Indonesia.

*

1). Change does not come from wall-street to the main street! Perubahan itu jarang yang datangnya dari PUSAT ke BAWAH, tapi banyak perubahan itu yang datang dari BAWAH, dipaksakan ke ATAS. Lihat saja perubahan yang terjadi di Indonesia tahun 1997/1998.

*

2). Sudah jelas sekali dari melihat sekian banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di EXECUTIVE, LEGISLATIVE dan JUDIKATIVE, dan mengetahui betapa bejat bin korup mental pejabat negara, wakil rakyat dan peneggak hukum saat ini, MUSTAHIL dan TIDAK MUNGKIN, para pejabat negara dan wakil rakyat di DPR itu akan mau MEMBUAT RUU baru yang isinya “mengikat diri mereka sendiri” atau yang insinya MENUTUP LUBANG-LUBANG TIKUS, yang selama ini mereka manfaatkan untuk memburu RENTE dan KORUPSI.

*

Karena itu, hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh oleh bangsa Indonesia saat ini: “Rakyat perlu melkuakan PROTES TERBUKA dengan cara turun ke JALAN_JALAN dan menuntut perubahan sosial, ekonomi dan politik secara terbuka kepada Pemerintah dan DPR secara PAKSA”. Cara-cara lain sudah tertutup dan tipis!

*

Kami sudah “set a date” untuk melakukan “peaceful uprising” (demo dan protes terbuka secara damai) sebagai jawaban terhadap ketidak-perdulian dan ketidak-mampuan pejabat negara dan wakil rakyat, yakni mulai tanggal 5 Juni, 2012 ke depan (onward). Dibawah ini adalah 5 tuntutan kami:

*

1). Pemerintah harus mampu mengurangi dan akhirnya menghapuskan UTANG dalam dan luar negeri Indonesia

2). Pemerintah PUSAT dan DPR harus mengurangi PEMBOROSAN-nya dengan mengurangi jumlah MENTERI kabinet, tidak boleh lebih dari 15 anggota, dan jumlah anggota DPR tidak boleh lebih dari 300 orang, termasuk anggota DPR+DPD.

3). Menuntut Pemerintah PUSAT dan DPR untuk segera membuat dan merevisi RUU politik agar semua anggota DPR dipisahkan dari IKATAN partai politik, dan mengharuskan semua anggota DPR untuk bekerja secara independent mewakili konstituen dengan memiliki kantor perwakilan sendiri-sendiri di masing-masing DAPIL (daerah pilihan), serta melarang partai politik untuk ikut campur dalam urusan di Parliament/DPR.

4). Syarat menjadi sorang CAPRES yang harus diusung oleh partai politik yang memiliki suara di DPR 20%, harus “dihapuskan” dan diganti dengan syarat minimum yang harus berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tanpa perduli latar belakang pendidikan, ras, suku, agama, idiology maupun afiliasi dengan partai atau tidak. Hak menjadi seorang CAPRES adalah hak semua warga negara Indonesia.

5). Menuntut Pemerintah PUSAT dan DPR untuk membuat RUU baru yang mengatur posisi dan kekuasaan 3 lembaga negara (Legislative, Executive dan Judikative) agar lebih seimbang dan sejajar (Co-EQUAL) untuk bisa menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terciptanya transparency, dan sistem “checks and balances” di dalam pemerintahan.

*

Kami memberi waktu kurang lebih 1 tahun hingga 4 Juni 2012.

*

Bila 5 tuntutan ini tidak digubris dan dibuktikan oleh Pemerintah PUSAT dan DPR, the next action is organizing an uprising across the country!

Up to that point, the debates are over, the discussions are no longer needed. What needed is an action to draft a new bill as demanded! That is a start to fix much of the debacles in Indonesia.

What can you do? Just be proactive and mendukung usaha ini. If it is good for the country, do it!

Good Luck, Indonesia!

Chris Komari

Chairman/PARMADIM

*Untuk lebih details, bisa di ekses dari link dibawah ini:

Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:

Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta ber Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indon…esia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

******************************

Itu khan baru konsep, dan tidak semua konsep itu implementable, attainable dan measurable.

Looks good on paper does not mean workable, seperti program kerjanya pemerintahan SBY dan anggota Kabinet I dan II nya, tapi apa hasilnya? Hanya konsep hitam diatas putih seperti mimpi that does not make any difference to unemployed and millions of poor Indonesian people!

Bahkan satu konsep yang tidak implementable, attainable dan measurable, tak ubahnya seperti mimpi disiang bolong.

Sekarang, bagaimana mengukur KEHIKMATAN seorang pemimpim bangsa dan seorang Wakil Rakyat?

Adakah atau mungkinkah muncul seorang figure, seorang pemimpim bangsa atau wakil rakyat di Indonesia ber:

1). Ketuhanan yang Maha Esa,

2). Yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3). Yang ber-Persatuan Indonesia

4). Yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,

5). Serta yang ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam menjalankan pemerintahan dan setiap tugas-tugas negara?

Terus kalau pemimpim bangsa dan wakil rakyat itu, tak ada SATU-PUN yang masuk dalam kategori itu, yang TIDAK ber:

1). Ketuhanan yang Maha Esa,

2). Yang TIDAK ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3). Yang TIDAK ber-Persatuan Indonesia

4). Yang TIDAK ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,

5). Serta yang TIDAK ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terus mau diapain?

 
Dipecat, diimpeached atau dibiarkan saja? Apa 6 Presiden Indonesia selama ini, sudah ber-PANCASILA?

Yang lebih rumit itu khan BAGAIMANA mengukur: KE-ESA-AN, KEMANUSIAAN, KEBERADABAN, RASA PERSATUAN, KEHIKMATAN dan KEADILAN dari seorang pemimpim bangsa dan seorang wakil rakyat?

Jangankan bisa menjalankan nilai-nilai yang terkandung didalam PANCASILA, lihat saja itu SUMPAH PEGEWAI NEGERI?

Coba dari sekian juta jumlah pegawai negeri di Indonesia, beberapa dari PNS itu yang benar-benar memegang, menjalankan, mengimani dan mempraktekan SUMPAH PEGAWAI NEGERI? Juga, bagaimana mengukurnya?  Apa Gayus dan Sri Mulyani sebagai contohnya? Atau SBY?

Lagi-lagi inilah bedanya, antara nilai-nilai PANCASILA dan nilai-nilai Demokrasi.

PANCASILA sangat berfokus dan membesarkan nilai MORAILTY (morality) seorang pemimpim dan KEPERCAYAAN (trust) dari rakyat kepada seorang pemimpim bangsa dan wakil rakyat.

Sementara itu, DEMOKRASI tidak terlalu memperdulikan morality dan trust, tetapi lebih membesarkan nilai “checks and balances” melalui “oversight”.

Jadi dalam demokrasi, pemimpim bangsa dan wakil rakyat, bukanlah individu yang harus kita PERCAYAI begitu saja. Meski mereka itu kita pilih dan diberi tugas, wewenang dan kepercayaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang perlu kita CHECKED dan AWASI (oversight).

Itulah sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarakan sistem oversight (pengawasan) untuk menciptakan checks and balances. Jadi bukan “BLIND-TRUST”, yang akhirnya RAKYAT banyak di kibulin sama President dan anggota DPR.

Apakah konsep, harapan, impian, dambaan dan harapan PANCASILA serta nilai-nilai didalamnya akan bisa diimplementasikan, diwujudkan dan dipraktekan di Indonesia?

Kapan ya sudah 66 tahun merdeka, negara dan system pemerintahan masih semwrawut, ruwet, nylimet, mbulet, morat-marit?

 
Bagaimana mengukur nilai-nilai PANCASILA kepada seorang pemimpim bangsa dan wakil rakyat?  Is it possible?

You tell me!

OCCUPY JAKARTA 

REJECT MODERN SLAVERY……!!! REJECT CORPORATE GREED……!!! REJECT CORRUPT POLITICIANS…!!!

VIDEO CLIPS (Occupy Oakland):
*
http://www.youtube.com/watch?v=h_hFJktvxVQ
*
http://www.scottolsen.org/colbert-on-scott
*

http://www.scottolsen.org/?format=html&page=1#

*
A link to information about Scott Olsen, the US Marine and Iraq War Veteran who was critically injured by POLICE (Oakland PD) to occupy Oakland, California (USA).

*
http://www.scottolsen.org/?format=html&page=2
*

A). Why do Americans occupy Wall Street?

 
Because Americans are rejecting to be enslaved by greedy corporations and stinky Wall-Street! Yes, the American working people have been enslaved and lured into a deep dirty debt traps that these giant corporations created.

They offer us easy money access to spend through credit card loans, student loans, car loans, engagement ring loans, wedding dress loans, tuxedo loans, wedding ring loans, divorce ring loans, death burial site loans, cremations loans, mortgage loans, small business loans, quick cash loans, and tons of other type of ridiculous loans to lure poor working people in a deep debt traps. Once they are trapped in the corporate debt-scheme, these giant corporations will play their dirty games.  

The ordinary 99% working people have to work night and day, even over time with two jobs to keep up with monthly bills. When they are late in their payment, these giant greedy corporations will penalize them with bunch of late fees, penalties, breaking the contract fees, administrations fees, other garbage ridiculous fees and then, foreclose their houses.

On the other hand, banks are using our money that we deposited to stack up wealth by re-investing our money somewhere else, with much higher interest.

When they goofed on their investments and almost bankrupt, the American’s tax payers ended up have to bail them out with the fear of what’s so called dumb short mantra-stupid made by American economists: “TOO BIG TO FAIL”! When in reality was too big to bail, wasting American tax payers’ money!

  
When they make huge profits, the American people get nothing. When it comes to paying taxes, these giant corporations circumvent the system and find a loophole pay much less tax then the poor working people. Even some of these giants corporation paying nothing at all, a big zero!

*

Ten giant U.S. companies avoiding income taxes: Sen. Bernie Sanders list

By Lynn Sweet on March 27, 2011 9:54 AM | No Comments

WASHINGTON—With federal income taxes due in a few weeks, Sen. Bernie Sanders, the Vermont independent allied with Democrats, on Sunday released a list of ten big profitable U.S. companies paying little or no taxes. Sanders wants to close the loopholes that make this tax avoidance legal. Some people call the income tax system with generous loopholes for big companies corporate welfare or corporate entitlements. As Congress returns to work this week, after yet another break to negotiate over big budget cuts with social safety net programs facing reductions, Sanders is pushing for corporations to pay more of a fair “share.”

Below, release from Senator Sanders:

Tax Time? Not for Giant Corporations. Sanders Calls for Shared Sacrifice!

BURLINGTON, Vt., March 27 - While hard working Americans fill out their income tax returns this tax season, General Electric and other giant profitable corporations are avoiding U.S. taxes altogether.

With Congress returning to Capitol Hill on Monday to debate steep spending cuts, Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) said the wealthiest Americans and most profitable corporations must do their share to help bring down our record-breaking deficit.

Sanders renewed his call for shared sacrifice after it was reported that General Electric and other major corporations paid no U.S. taxes after posting huge profits. Sanders said it is grossly unfair for congressional Republicans to propose major cuts to Head Start, Pell Grants, the Social Security Administration, nutrition grants for pregnant low-income women and the Environmental Protection Agency while ignoring the reality that some of the most profitable corporations pay nothing or almost nothing in federal income taxes.

Sanders compiled a list of some of some of the 10 worst corporate income tax avoiders.

1) Exxon Mobil made $19 billion in profits in 2009. Exxon not only paid no federal income taxes, it actually received a $156 million rebate from the IRS, according to its SEC filings.

2) Bank of America received a $1.9 billion tax refund from the IRS last year, although it made $4.4 billion in profits and received a bailout from the Federal Reserve and the Treasury Department of nearly $1 trillion.

3) Over the past five years, while General Electric made $26 billion in profits in the United States, it received a $4.1 billion refund from the IRS.

4) Chevron received a $19 million refund from the IRS last year after it made $10 billion in profits in 2009.

5) Boeing, which received a $30 billion contract from the Pentagon to build 179 airborne tankers, got a $124 million refund from the IRS last year.

6) Valero Energy, the 25th largest company in America with $68 billion in sales last year received a $157 million tax refund check from the IRS and, over the past three years, it received a $134 million tax break from the oil and gas manufacturing tax deduction.

7) Goldman Sachs in 2008 only paid 1.1 percent of its income in taxes even though it earned a profit of $2.3 billion and received an almost $800 billion from the Federal Reserve and U.S. Treasury Department.

Citigroup last year made more than $4 billion in profits but paid no federal income taxes. It received a $2.5 trillion bailout from the Federal Reserve and U.S. Treasury.

9) ConocoPhillips, the fifth largest oil company in the United States, made $16 billion in profits from 2007 through 2009, but received $451 million in tax breaks through the oil and gas manufacturing deduction.

10) Over the past five years, Carnival Cruise Lines made more than $11 billion in profits, but its federal income tax rate during those years was just 1.1 percent.

Sanders has called for closing corporate tax loopholes and eliminating tax breaks for oil and gas companies. He also introduced legislation to impose a 5.4 percent surtax on millionaires that would yield up to $50 billion a year. The senator has said that spending cuts must be paired with new revenue so the federal budget is not balanced solely on the backs of working families.

“We have a deficit problem. It has to be addressed,” Sanders said, “but it cannot be addressed on the backs of the sick, the elderly, the poor, young people, the most vulnerable in this country. The wealthiest people and the largest corporations in this country have got to contribute. We’ve got to talk about shared sacrifice.”

*Enough is enough. The American people are sick and tired of being used, being fooled and reject to be enslaved. That is why the American people occupy the Wall Street to reject a new type MODERN SLAVERY!

B). Why shall Indonesians occupy Jakarta?

It’s for the same cause and for the same damn reasons!

Indonesian working people must rise up to REJECT being fooled, used, robbed, manipulated and enslaved by foreign corporations, by corrupt politicians, by corrupt public officials and corporate greed.

Indonesia is too rich of natural resources to be poor. How long have Indonesian natural resources been robbed by foreign corporations in cooperation with local corrupt leaders and corrupt politicians?

How many foreign corporations have been working in Indonesia for the last 45 years? What are these giant corporations like ‘FREEPORT McMoRan Copper and Gold Inc. is doing in Timika, Irian Jaya, Indonesia?

*
Do you surprise to see the people of PAPUA, ACEH and KALIMANTAN rising up and so outrage to see their natural resources being robbed day after day, week after week, month after month and year after year from their home lands while the local people get nothing? This has to stop! Enough is enough.

*

The Indonesian people across the country must rise up and demanding economic, social and political change right now by OCCUPYING Jakarta until the demand is fulfilled and satisfied.

http://parmadim.com/2011/07/08/bangsa-indonesia-bangkit-dan-tuntutlah/
*

WAHAI BANGSA INDONESIA!

BANGKIT & TUNTUTLAH PERUBAHAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK KEPADA PEMERINTAH DAN DPR, SEKARANG JUGA…!!!

*
Dengan terbongkarnya BANGGAR DPR juga melakukan MAFIA ANGGARAN, maka lengkap dan sempurnalah sudah, kebobrokan di Indonesia karena mental bejat, rakus bin korup dari Pejabat Negara di Executive, Wakil Rakyat di DPR atau Legislative dan Penegak Hukum di Judikative.

*

Kalau 3 lembaga tinggi negara ini dipimpin, dipegang dan dikendalikan oleh mayoritas orang-orang atau oknum-oknum yang bermental bejat, rakus bin korup, maka HANCURLAH sendi-sendi pemerintahan Demokrasi dan harapan RAKYAT untuk memiliki “clean and good governance free from corruption”.

*
Semuanya itu hanyalah mimpi disilang bolong! Bila para pejabat tinggi negara, wakil rakyat dan penegak hukum itu lebih mementingkan diri sendiri, keluarga dan partai politik diatas kepentingan rakyat, maka HANCURLAH cita-cita kemerdekaan Indonesia.

*

Hal ini menunjukan 1 bukti yang nyata yang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa “across the board” dihampir setiap instansi dan institusi, lembaga, department dan kantor-kantor pemerintah, mayoritas pejabat pemerintah, anggota DPR, anggota Judiciary dan penegak hukum, polisi dan politisi yang memangku jabatan, telah menyalahgunakan amanat rakyat dan menjadikan kekuasaan dan jabatanya sebagai wadah dan sarana untuk memburu RENTE dan merampok dana APBN, mencari kekayaan pribadi baik itu secara legal maupun illegal.

* 

Sudah jelas sekali dari kasus-kasus korupsi yang muncul mencermin satu fakta, bahwa mayoritas pejabat negara, wakil rakyat di DPR, aparat negara serta penegak hukum, polisi dan politisi seperti Kepolisian, Prtai Politik, DPR/DPRD, Kejaksaan, MA dan MK, tidak bisa dipercaya lagi untuk mampu melakukan reformasi internal, seperti yang mereka katakan secara publik.

*

Karena itu, hanya ada satu cara dan satu jalan yang bisa ditempuh oleh rakyat Indonesia saat ini untuk bisa melabrak dan mendobrak kebobrokan, mental busuk para pemimpim bangsa dan wakil rakyat, serta kerancuan yang melilit kehidupan bangsa Indonesia saat ini, yakni secara paksa MENUNTUT perubahan sosial, ekonomi dan politik kepada pemerintah dan DPR, sekarang juga dengan meng-occupy JAKARTA! Bahwa pergerakan ini tidak akan berhenti, hingga tuntutan RAKYAT itu dipenuhi!

*

http://parmadim.com/2011/07/08/bangsa-indonesia-bangkit-dan-tuntutlah/

*

Kami sudah posting berkali kali mempublikasikan pertanyaan diatas mulai tahun 2006 hingga kini, namun tak satupun ada orang yang bisa menjawabnya. Lebih lanjut saya mempertanyakan hal-hal dibawah ini:

*

1). Siapa yang untuk pertama kalinya memperkenalkan system pemerintahan DEMOKRASI PANCASILA di Indonsia dan kapan?

*

2). Apa konsepnya dan bagaimana bentuk ketatanegaraan satu negara yang berdasarkan DEMOKRASI PANCASILA itu?

*

3). Bagaimana konsep dari system pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip DEMOKRASI PANCASILA? Apakah ada pembagian kekuasaan? Apakah ada system oversight, transparency, checks and balances?

*

Kami melihat bahwa ajaran PANCASILA + UUD 1945 dan prinsip-prinsip Demokrasi itu banyak yang HARMONY dan COMPATIBLE. Tetapi tidak semuanya compatible.

*

Kalau kita sudah mengarah ke hal-hal yang lebih detail; khususnya dalam sistem ketatanegraan dan sistem pemerintahan, maka perbedaan itu angat besar dan sangat fundamental.

*

Secara singkat, kami akan kupas satu atau dua saja perbedaan yang ada untuk dijadikan bahan review dalam mengidentifikasikan dimana letak INCOMPATIBILITY-nya.

*

Prinsip-prinsip Demokrasi itu, ajaran atau nilai-nilainya lebih UNIVERSAL dan lebih INCLUSIVE. Karena itu ajaran demokrasi bisa diterima dimana saja di dunia ini, regardless kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa itu.

*

Sementara itu, ajaran PANCASILA dan UUD 1945 lebih EXCLUSIVE buat Indonesia saja yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, polik dan budaya Indonsia dan ajaran itu bersifat Exclusive dan TIDAK se-universal seperti ajaran Demokrasi.

*

Contoh Pertama (#1):

*
Sila pertama dari PANCASILA menuntut warga negara Indonesia untuk mempercayai atau harus “Berketuhanan Yang Maha Esa”. Provision ini TIDAK ada yang salah, bahkan warrantedmengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

*

Tetapi, kalau dilihat dari system HUKUM BERNEGARA yang multi ras, multi suku (ethnicity), multi budaya, multi ideology dan multi agama, maka provision yang inclusive ini, megesampingkan HAK minoritas warga negara lain yang beragama NON-ISLAM!

*

Terus, kalau ada warga negara Indonesia yang memilih untuk TIDAK MEMPERCAYAI TUHAN sama sekali bagaimana, seperti kaum ATHEISTS atau AGNOSTICS?

*

Apa mereka perlu diusir dari Indonesia atau di penjarakan?

*

Hal ini sudah menjadi satu KONFLIK antar pemeluk agama di Indonesia dan lebih dari itu, hal ini juga seklai bertentangan dengan prinsip Demokrasi nomer #1, yakni: “Sovereignty of the People atau Kedaulatan Rakyat”

*

Kalau rakyat sudah di paksa-paksa dalam soal pribadi atau masalah hak asasi manusia (basic human rights) dan tidak diberi option atau pilihan, maka soverignty of the people (atau kedaulatan rakyat) itu sudah HILANG ditelan PANCASILA.
*
Dari kacamata seorang politisi sejati, negarawan murni atau pembuat hukum yang adil, provision seperti ini kurang PAS, tidak cocok, perlu revisi, perlu diperbaiki dan disempurnakan demi menjaga kedamaian dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia (NKRI).

*
Contoh ke dua (#2),

*

PANCASILA sila ke#4, Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta UUD 1945, baik itu dalam Batang Tubuh maupun dalam penjelasanya, tidak mengatur apa langkah-langkah yang harus diambil dan step process bagaimana yang harus dilakukan di DPR (PARLIAMEN), apabila perbedaan pendapat itu terjadi terus menerus dan musyawarah untuk mufakat itu tidak tercapai, SEBELUM voting dilakukan?

*

PANCASILA dan UUD 1945 tidak membahas dan mengatur bagaimana agar “TYRANNY MAJORITY” di DPR itu tidak terjadi dan di hindari.

*

Apa yang kita lihat di DPR dengan terbentuknya “koalisi gabungan” adalah tidak lebih dari pembentukan “tyranny majority:, karena anggota DPR yang tergolong dalam partai oposisi tidak memiliki HAK filibuster. Hingga yang namanya “checks and balances” dalam persidangan di DPR itu TIDAK ADA!

*

Terus buat apa berdebat di DPR?

 
Toh, kalau ada perselisihan pendapat dan VOTING dilakaukan, kaum MAYORITAS akan menang terus dan anggota DPR yg tergolong dalam suara MINORITAS akan KEOK terus? Jadinya buat apa BERDEBAT di DPR?

*

Itulah KERANCUAN sila ke #4 dari PANCASILA sebagai dasar PARLIAMENTARY PROCEEDING dan system Perwakilan di DPR, yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

*

Sementara itu, coba kita lihat prinsip-prinsip Demokrasi.

*

Ajaran atau prinsip-prinsip Demokrasi, khususnya prinsip no #5, memberikan jaminan atau guarantee of basic human rights, dimana basic human rights ini ada 5 bagian:

*

BASIC HUMAN RIGHTS:

*

1). Freedom of speech, expression, and the press.

2). Freedom of religion.

3). Freedom of assembly and association.

4). Right to equal protection of the law.

5). Right to due process and fair trial.

*

Dari sini jelas bahwa ajaran dan prinsip-prinsip Demokrasi lebih UNIVERSAL dan lebih comprehensive scopenya daripada ajaaran PANCASILA dan UUD 1945.

*

Demokrasi tidak memaksa warga negaranya untuk memeluk agama tertentu, tetapi memberi kebebasaan dan menjamin kebebasan beragama, mau menjadi Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budaya atau bahkan mau tidak mempercayai keberadaan Tuhan, itu semua adalah hak pribadi dari masing-masing warga negara.

*

Pemerintah tidak punya andil dan urusan pribadi seorang warga negara dengan TUHAN-nya. Itu adalah kebebasan warga negara dan urusan warga negara sendiri. Pemerintah hanya perlu menjamin saja HAK dan KEBEBASAN itu.

*

Itulah ajan Demokrasi, khususnya prinsip no#1 dan no#5.

*
Itu baru soal prinsip Demokrasi, belum lagi kita membahas dan memperdebatkan system ketatanegraan dan sistem pemerintahan?

*

Konflik-konflik seperti itu banyak sekali antara PANCASILA + UUD 1945 dengan prinsip-prinsip Demokrasi.

*

Kalau diibarat satu technology, maka PANCASILA + UUD 1945 adalah seperti technology Sepeda Motor. Sementara itu demokrasi adalah technology pesawat terbang. Dua-duanya adalah penemuan yang brilliant, technology yang bermutu dan perlu dibanggakan.

*

Tetapi kalau ada orang yang dengan begitu saja, ingin menerbangkan pesawat terbang dengan mengunakan technology sepeda motor, tanpa uji coba dilapangan yang matang dan langsung menerapkanya, itu yang sangat dikhawatirkan!

*
Mungkin bisa, dan mungkin juga tidak bisa terbang. Tapi resikonya kalau dibiarkanya saja, bisa masuk ke dalam jurang krisis konstitusional!

*

Dan itulah yang terjadi di Indonesia saat ini dengan sistem pemerintahan dan konsep “DEMOKRASI PANCASILA” yang tidak ada ujung pangkalnya.

*

Penulis tidak bermaksud memperkecil atau tidak menghargai jerih payah para founding Fathers dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

*

Namun setelah 66 merdeka, keadaan politik, ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia semakin jlimet, ruwet bin semrawut, yang perlu kita perdebatkan secara terbuka dengan harapan kita bisa mencari penyelesaianya.

*

Apa ada sih konsep dari DEMORASI PANCASILA? Atau sekedar perkawinan 2 katayang tidak dipikirkan ramifikasinya. Kalau ada, bagaimana konsepnya dan bagaimana bentuk ketatanegaraan serta sistem pemerintahnya?

*
You tell me!

*

Dalam siprit inilah, kami menulis article singkat ini.

*

Chris Komari

Chairman/PARMADIM

http://parmadim.com/2011/10/05/kerancuan-demokrasi-di-indonesia/